Print this page

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19: PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

 

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN  PERJALANAN  INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA  VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

  1. Latar Belakang
  2. Bahwa terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya (B117, D614G, dan P1), sehingga diperlukan ketentuan khusus   bagi   pelaku   perjalanan   internasional   yang   masuk   ke  wilayah Indonesia untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari imported case.
  3. Bahwa Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan lnternasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVI D-19) telah berakhir tanggal 8 Februari 2021.
  4. Maksud  dan Tujuan
    Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol  kesehatan  terhadap  pelaku  perjalanan  internasional.  Tujuan  Surat Edaran  ini  adalah  untuk  melakukan  pemantauan,  pengendalian,  dan  evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian 8117, D614G, dan P1  serta potensi berkembangnya virus SARS• CoV-2 varian baru lainnya.
  5. Ruang Lingkup
    Ruang  lingkup  Surat  Edaran  ini  adalah  Protokol  Kesehatan  terhadap  Pelaku Perjalanan  lnternasional.
  6. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    2. Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan Bencana;
    3. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2011  tentang Keimigrasian;
    4. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan;
    5. Peraturan   Pemerintah   Nomor  21   Tahun  2008  tentang   Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
    6. Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan   Penanganan   Corona   Virus Disease 2019 (COVID-19);
    7. Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2020  tentang  Komite  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan  Ekonomi Nasional, sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  108  Tahun 2020 tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 82 Tahun 2020 tentang  Komite Penanganan  Corona  Virus Disease 2019  (COVID-19)  dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
    8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
    10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan lzin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
    11. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020;
    12. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021;
    13. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 11  Januari 2021;
    14. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 21  Januari 2021;  dan
    15. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 2 Februari 2021.
  7. Pengertian
    Pelaku  Perjalanan  lnternasional  adalah  seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.
  8. Protokol
    1. Pelaku  perjalanan  internasional  yang  berstatus Warga  Negara  Indonesia (WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan  Pemerintah.
    2. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus  Warga  Negara  Asing  (WNA)  kecuali  yang  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
      1. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan lzin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
      2. Sesuai  skema  perjanjian  bilateral   Travel  Corridor  Arrangement  (TCA); dan/atau
      3. Mendapatkan      pertimbangan/izin      khusus      secara      tertulis      dari Kementerian/Lembaga.
    3. Seluruh Pelaku Perjalanan lnternasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
      1. Mematuhi  ketentuan  protokol  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah;
      2. Menunjukkan  hasil  negatif  melalui  tes  RT-PCR  di  negara  asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan  pada saat pemeriksaan  kesehatan atau e-HAC  lnternasional  Indonesia;
      3. Pada  saat  kedatangan,  dilakukan  tes  ulang  RT-PCR  bagi  pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; atau  Pegawai  Pemerintah yang  kembali dari  perjalanan  dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
        2. Bagi WNI diluar kriteria  sebagaimana dimaksud  pada angka 1)  dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina  COVI D-19  oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
      4. Dalam  hal  kepala  perwakilan  asing  dan  keluarga  yang  bertugas  di Indonesia  dapat  melakukan  karantina  mandiri  di   kediaman  masing• masing selama 5 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf c;
      5. Dalam  hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
      6. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di  Rumah Sakit,  maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN   yang   memberikan   pertimbangan   izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
      7. Setelah   dilakukan   karantina   5  x  24  jam   terhitung   sejak  tanggal kedatangan, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang  RT-PCR;
      8. Dalam  hal hasil negatif sebagaimana dimaksud  pada huruf g, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan  melanjutkan  perjalanan  dan  dianjurkan untuk melakukan  karantina mandiri selama  14 hari  serta menerapkan protokol kesehatan;
      9. Dalam  hal  hasil  positif  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g,   maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan  biaya seluruhnya  ditanggung mandiri;
        j.    Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut lnternasional  memfasilitasi  WNI  atau  WNA  pelaku  perjalanan internasional yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
        k.     Kementerian/Lembaga/Pemerintah   Daerah   yang   menyelenggarakan fungsi terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti  Surat Edaran ini  dengan  melakukan  penerbitan  instrumen  hukum yang selaras dan tidak   bertentangan   dengan   mengacu   pada   Surat   Edaran   ini   dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku;  dan
        I.     Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran  ini.
    4. Kewajiban karantina  dikecualikan  kepada WNA pemegang  visa  diplomatik dan  visa  dinas yang terkait dengan  kunjungan  resmi/kenegaraan  pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement,  sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
  9. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
    1. Satuan   Tugas   Penanganan   COVI D-19   Daerah   yang   dibantu   otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pas Pengamanan Terpadu;
    2. Otoritas,  pengelola,  dan penyelenggaraan  transportasi  umum  menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
    3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat  Edaran  ini yang selaras dan  tidak bertentangan  dan/atau  ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Kementerian/Lembaga,   TNI,  POLRI  dibantu   Satuan  Tug as  Penanganan COVID-19  Bandara dan Pelabuhan Laut cq. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)  Bandara dan Pelabuhan  Laut lnternasional  melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon,  panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini;  dan
    5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Penutup
    Surat Edaran  ini berlaku  efektif mulai tanggal 9 Februari 2021  sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
    Surat Edaran ini akan dilakukan evaluasi setiap dua minggu sekali dan/atau sesuai dengan perkembangan terakhir dilapangan dan hasil evaluasi disampaikan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah.
    Demikian  agar  dapat  dipedomani  dan  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2021

 

Kepala  Sadan  Nasional   Penanggulangan
Bencana   selaku    Ketua   Satuan   Tugas enanganan COVID-19,

 

Tembusan Yth:

  1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil  Presiden  Republik Indonesia;
  3. Ketua Komite  Kebijakan Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  4. Para Menteri/Pimpinan  Lembaga;
  5. Panglima TNI;
  6. Kapolri;
  7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
  8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Dae rah

 

Share this article