HOTLINE (Hanya untuk WNI / For Indonesian Only) :

062 88 60 509  ::  068 26 36 298  ::  068 26 40 665  ::  068 28 37 606. ::  068 28 49 252

FIXLINE (jam kerja):

070 3108 100

Anda akan dihubungkan dengan operator untuk mengarahkan kepada Tim Satgas Tanggap Darurat


Kementerian Kesehatan Belanda

0 800 1351

World Health Organization (WHO)

+41 79 89 31 892

Cukup kirim hi ke nomor tsb melalui aplikasi WhatsApp


Situs Penting

Covid19.go.id  ::  RIVM  ::  Nederlandwereldwijd  ::  IATA  ::  ECDC Europe  ::  Rijksoverheid.nl  ::  Government.nl  ::  Peduli WNI Kemlu.go.id


 

Pemerintah Putuskan UN 2020 Ditiadakan

PresidenRI.go.id : Pemerintah memutuskan ujian nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan menyusul pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 24 Maret 2020.

“Ratas siang hari ini akan dibahas mengenai kebijakan ujian nasional untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Presiden.

Adapun keputusan ditiadakannya UN disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam keterangan persnya usai rapat terbatas. Nadiem menyebut alasan utama ditiadakannya UN adalah prinsip keamanan dan kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

“Setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan dari siswa-siswa kita dan tentunya juga keamanan keluarga mereka, dan kakek-neneknya siswa-siswa tersebut,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan bahwa UN bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi bagi siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara untuk ujian sekolah, Nadiem mengatakan bahwa setiap sekolah masih bisa melaksanakannya, dengan catatan tidak melalui tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas.

“Ada berbagai macam opsi sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah, misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai lima semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” imbuhnya.

Ujian sekolah tersebut, kata Nadiem, tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum sampai semester terakhir yang terdampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya.

Sebelumnya dalam ratas, Presiden menjelaskan bahwa ada 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti ujian nasional dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air. Maka itu, Presiden meminta agar kebijakan mengenai ujian nasional dapat segera diputuskan dengan memegang prinsip tidak merugikan hak para siswa.

“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan,” tegas Presiden.

Share this article

Tobias Asserlaan 8,
2517 KC Den Haag, Belanda

 

 

www.indonesia.nl

kontak & pelayanan

Buka Kantor:
Senin - Jumat
10.00 - 15.00 

Paspor / Visa: 
Hari RABU & JUMAT saja
11.00-12.00

Kekonsuleran: 
Hari RABU & JUMAT saja
11.00-12.00


KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda

info hari libur 2020

Lokasi & Route