HOTLINE (Hanya untuk WNI / For Indonesian Only) :

062 88 60 509  ::  068 26 36 298  ::  068 26 40 665  ::  068 28 37 606. ::  068 28 49 252

FIXLINE (jam kerja):

070 3108 100

Anda akan dihubungkan dengan operator untuk mengarahkan kepada Tim Satgas Tanggap Darurat


Kementerian Kesehatan Belanda

0 800 1351

World Health Organization (WHO)

+41 79 89 31 892

Cukup kirim hi ke nomor tsb melalui aplikasi WhatsApp


Situs Penting

Covid19.go.id  ::  RIVM  ::  Nederlandwereldwijd  ::  IATA  ::  ECDC Europe  ::  Rijksoverheid.nl  ::  Government.nl  ::  Peduli WNI Kemlu.go.id


 

Presiden Jokowi tandatangani Perpres vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 5 Oktober 2020.

Sejumlah isi perpres vaksin tersebut antara lain adalah penegasan dilakukannya percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi (pasal 1 ayat 1).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 meliputi:

  1. pengadaan vaksin COVID-19;
  2. pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  3. pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19; dan
  4. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Pengadaan untuk vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022," demikian disebutkan dalam pasal 2 ayat 4.

Namun waktu vaksinasi dapat diperpanjang oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan.

Dalam pasal 2 ayat 6 disebutkan pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Pengadaan vaksin tersebut meliputi (a) penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan (b) distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Pihak-pihak yang dapat mengadakan vaksin adalah BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional (pasal 4 ayat 1).

Namun dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan BUMN yang mendapat penugasan adalah PT Bio Farma (Persero) yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

Sementara lembaga/badan internasional yang dapat ikutsertakan dalam melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan atau penyediaan vaksin COVID-19 adalah (a) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); (b) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau (c.) lembaga/badan internasional lainnya.

Selanjutnya mengenai harga vaksin ditetapkan oleh menteri kesehatan seperti termuat dalam pasal 10 ayat (1) "Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin COVID-19".

Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap dilakukan Kementerian Kesehatan (pasal 13 ayat 1).

Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan:

  1. Kriteria dan prioritas penerima vaksin;
  2. Prioritas wilayah penerima vaksin;
  3. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
  4. Standar pelayanan vaksinasi (pasal 13 ayat 2).

 

Share this article

Tobias Asserlaan 8,
2517 KC Den Haag, Belanda

 

 

www.indonesia.nl

kontak & pelayanan

Buka Kantor:
Senin - Jumat
10.00 - 16.00 

Kekonsuleran: 
Hari SENIN, RABU JUMAT saja
11.00-12.00

Paspor (WNI): 
hari RABU & JUMAT saja
10.30 - 12.30 (pengajuan)
14.00 - 15.00 (pengambilan)

Visa (WNA):  
Hari SELASA & KAMIS saja
10.30 - 12.30 (pengajuan)
14.00 - 15.00 (pengambilan)




KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda

info hari libur 2020

Lokasi & Route