Staff pick

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengintensifkan diplomasi demi mendapatkan posisi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

"Diplomasi Indonesia juga diintensifkan dalam rangka pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2018 yang berlangsung di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri.

Menurut Menlu Retno, Indonesia layak untuk mendapatkan posisi di DK PBB tersebut karena komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik.

Salah satu contohnya adalah Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian untuk misi PBB.

Menlu RI juga menilai bahwa masalah keanggotaan dalam DK PBB bukanlah masalah besar atau kecilnya suatu negara karena semua negara memiliki hak yang sama.

"Namun, yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia," ujar Retno.

Menlu RI pun menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat, dan mengharapkan dukungan dari negara-negara sahabat lain yang belum memberikan.

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri menyatakan sudah banyak sekali negara yang menyatakan mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

"Kita cukup percaya diri untuk posisi di DK PBB. Sudah ada lebih dari 120 negara yang mendukung Indonesia untuk keanggotaan di DK PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik.

DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode dua tahun.

Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan 129 negara sebagai ambang batas terpilih.

Indonesia sudah pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pemerintah RI telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 dalam Sidang Majelis Umum PBB 2016. 

(Antara) - Komisaris Tinggi Ham PBB, Zeid Bin Ra’ad Zeid Al-Hussein, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, mengharapkan peran Indonesia dalam penyelesaian pengungsi rohingya. PBB menilai Indonesia merupakan role model bagi negara di dunia dalam penegakan ham.

Pelayanan Publik: Senin - Jumat
09.00-12.00 dan 15.00-16.00
KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda

info hari libur 2017

Route

  • Kendaraan umum klik disini
  • Kendaraan Pribadi klik disini
  • Buka 9292ov.nl
  • FUNGSI & ATASE

    Politik

    Ekonomi

    Penerangan & Sosial Budaya

    Protokol & Konsuler

    Administrasi & Keuangan

    Komunikasi

    Atase Pertahanan

    Atase Kepolisian

    Atase Darat

    Atase Pendidikan

    Atase Perhubungan

    Atase Perdagangan

    Atase Imigrasi