Staff pick

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan seluruh negara ASEAN telah menyepakati model traktat kerja sama ektradisi dalam pertemuan pejabat senior kementerian luar negeri blok regional itu akhir Januari lalu.

"Sudah ada perkembangan yang bagus terkait pembahasan traktat ekstradisi dalam pertemuan tingkat pejabat senior di Singapura akhir Januari. Mereka sudah sepakati model traktat ekstradisi dan mudah-mudahan bisa segera difinalisasi dan direalisasikan," kata Ngurah saat ditemui di sela rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (14/2).

Ngurah mengatakan pembentukan perjanjian ekstradisi antara negara ASEAN menjadi salah satu fokus politik luar negeri Indonesia, terutama sebagai upaya mengentaskan kejahatan lintas-batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.

Perjanjian ini, menurut Ngurah, juga bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara sesama negara anggota ASEAN. 

Sampai saat ini, dia mengatakan seluruh negara anggota ASEAN termasuk Singapura menyambut positif perjanjian yang nantinya diharapkan bisa bersifat mengingat secara hukum itu.

"Semua [negara] setuju, termasuk Singapura. Meski begitu model traktat ini masih bisa berubah dalam pembahasan ke depannya," kata Ngurah

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Ricky Suhendar, beberapa waktu lalu mengatakan kelompok kerja yang melibatkan pejabat senior negara ASEAN telah merampungkan sebagian besar model traktat ini.

Ricky berharap model traktat ini bisa difinalisasi pada pertemuan kelompok kerja selanjutnya di Bangkok, Thailand, Maret mendatang.

"Pertemuan kelompok kerja ke-7 30 Januari kemarin di Singapura berhasil menyelesaikan sebagian besar teks model traktat. Hal ii merupakan kemajuan yang signifikan dari seluruh rangkaian perundingan yang sudah dimulai sejak 2007 lalu," kata Ricky melalui keterangan tertulis.

"Indonesia terus secara konsisten memperjuangkan pembentukan instrumen ASEAN yang mengikat dalam hal ekstradisi. Untuk itu Indonesia mendorong agar seluruh negara ASEAN segera menyelesaikan pembahasan model traktat untuk kemudian memulai perundingan instrumen yang mengikat," lanjutnya.

Jakarta (ANTARA News) - PT Surveyor Indonesia (Persero) perusahaan jasa survei, inspeksi, sertifikasi dan konsultasi siap memperlebar bisnis di regional ASEAN untuk menjadikan perseroan sebagai korporasi berkskala global.

"Negara-negara di Asia Tenggara menjadi pasar yang kita bidik saat ini, untuk memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan terutama jasa verifikasi, survey dan konsultasi," Direktur Utama Surveyor Indonesia, M Arif Zainuddin, kepada Antara, di Jakarta, Rabu.

Menurut Arif, saat ini Surveyor Indonesia sedang melakukan penjajakan untuk masuk ke Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan layanan.

Di Vietnam, Surveyor Indonesia akan masuk di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur, Brunei memiliki sumber daya migas. Malaysia, selain migas juga memiliki industri CPO yang besar.

Ia menjelaskan, keputusan mempertajam pasar di ASEAN sejalan dengan potensi ekonomi di kawasan tersebut yang terus berkembang di semua sektor.

"Kemampuan Surveyor Indonesia yang telah berpengalaman dan teruji di Indonesia akan kita kembangkan ke negara-negara Asia Tenggara," ujarnya.

Ia menjelaskan, sesungguhnya Surveyor Indonesia sudah memiliki kantor cabang di Singapura yang merupakan kerja sama dengan Sucofindo. "Khusus Singapura, negara ini merupakan hub arus perdagangan barang ke negara-negara ASEAN. Kita akan perkuat jasa verifikasi untuk barang-barang yang beredar di kawasan ini," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Surveyor Indonesia, Dian M Noer mengatakan ekspansi ke pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan penerimaan perusahaan.

Khusus di dalam negeri, pada tahun 2018 Surveyor Indonesia mengambil peran besar dalam proyek strategis nasional, mulai dari perencanaan proyek dengan PT PLN, Pertamina dan Angkasa Pura II.

Proyek dalam masa pembangunan meliputi dengan Kominfo (Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah), pembangunan jaringan gas Cilegon dengan Kementerian ESDM, dengan ASDP proyek pengawasan pembangunan dermaga IV Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Sedangkan proyek yang memasuki tahap operasi dan pemeliharaan meliputi proyek verifikasi TKDN dan Jasa Pertamina EP Wilayah Timur, jasa konsultasi untuk monitoring TKDN pengadaan KWH meter PLN, dan verifikasi TKDN PT Wijaya Karya Indtrade.

Surveyor Indonesia didirikan pada tahun 1991 bergerak pada jasa layanan yaitu penguatan institusi, infrastruktur, mineral dan batubara serta migas dan sistem pembangkit. Surveyor memiliki laboratorium kimia dan lingkungan, laboratorium agrikultur, aviation inspection, uji kualitas layanan seluler, survey eksplorasi tambang.

Selanjutnya, laboratorium mineral dan batu bara, verifikasi ekspor produk mineral dan batu bara, perencanaan dan survei lahan, pengawasan lifting minyak mentah hingga survei kepuasan pelanggan.

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia mendorong ASEAN untuk meningkatkan komitmen dalam penanganan kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crime/TOC) di kawasan Asia Tenggara, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dorongan Indonesia itu disampaikan oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu, Ricky Suhendar, selaku Ketua Delegasi Indonesia pada perundingan "Working Group on Model ASEAN Extradition Treaty" ke-7 di Singapura.

Indonesia memandang perjanjian ekstradisi di antara negara-negara anggota ASEAN sangat diperlukan untuk menangani kejahatan terorganisir lintas negara di kawasan.

"Indonesia terus secara konsisten memperjuangkan pembentukan instrumen ASEAN yang mengikat dalam bidang ekstradisi. Untuk itu, Indonesia mendorong agar seluruh negara ASEAN segera menyelesaikan pembahasan Model ASEAN Extradition Treaty untuk kemudian memulai perundingan instrumen yang mengikat," ujar Ricky Suhendar.

Perundingan itu melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan Model Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh negara-negara ASEAN untuk membuat perjanjian ekstradisi secara bilateral.

Melalui kerja sama ekstradisi, pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri dapat dipulangkan ke negara peminta untuk menjalani proses hukum.

Kehadiran Delegasi RI pada pertemuan tersebut dipandang penting karena Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong kerja sama yang erat dalam bidang ekstradisi, khususnya di kawasan ASEAN, dan sekaligus mulai membahas mengenai pembentukan instrumen kerja sama ekstradisi yang mengikat. 

Hal itu sejalan dengan fokus politik luar negeri Indonesia pada 2018 dalam bidang kerja sama hukum untuk memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara di kawasan.

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menghadiri pertemuan retreat Menteri Luar Negeri ASEAN pada Selasa (6/2) di Singapura, seperti keterangan yang dilansir laman Twitter resmi Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa. 

Pertemuan retreat Menlu ASEAN itu adalah pertemuan pertama ASEAN pada tingkat Menlu di bawah kepemimpinan Singapura. Tema yang diusung pada masa keketuaan Singapura adalah A Resilient and Innovative ASEAN.

Pertemuan itu membicarakan tentang draft dokumen yang akan dibahas para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada April 2018.

Pada pertemuan retreat itu, para Menlu ASEAN juga membahas arsitektur regional yang berdasarkan semangat kerja sama dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Indonesia akan menjadi tuan rumah lokakarya diplomasi "track 1.5" yang membahas konsep arsitektur regional.

Selain itu, Menlu Retno mengungkapkan tentang dukungan ASEAN terhadap pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. ASEAN juga mendukung Indonesia dalam mengampanyekan pencalonan tersebut.

Beberapa agenda utama yang dibahas dalam Pertemuan Retreat Menlu ASEAN, antara lain tindaklanjut dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Filipina dan keketuaan Singapura yang dirangkum dalam dokumen ASEAN Leaders` Vision on Resilient and Innovative ASEAN.

Dalam pertemuan retreat Menlu ASEAN, pemerintah Indonesia mendorong beberapa hal, salah satunya pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi untuk kawasan ASEAN (ASEAN Extradition Treaty).

Selain itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan baru di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, Indonesia mendorong perancangan rencana aksi untuk implementasi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran. 

Pelayanan Publik: Senin - Jumat
09.00-12.00 dan 15.00-16.00
KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda

info hari libur 2017

Route

  • Kendaraan umum klik disini
  • Kendaraan Pribadi klik disini
  • Buka 9292ov.nl
  • FUNGSI & ATASE

    Politik

    Ekonomi

    Penerangan & Sosial Budaya

    Protokol & Konsuler

    Administrasi & Keuangan

    Komunikasi

    Atase Pertahanan

    Atase Kepolisian

    Atase Darat

    Atase Pendidikan

    Atase Perhubungan

    Atase Perdagangan

    Atase Imigrasi